Tertibkan lampu kendaraan bermotor.

Kompas Jateng, 27 Desember 2010

Saya sangat mendukung dengan upaya polisi lalu lintas untuk menertibkan para pengguna jalan raya dengan menjaga ruas-ruas jalan dimana sering terjadi pelanggaran lalu lintas, maupun dengan menggelar “operasi” secara periodik atau temporer. Pemeriksaan terhadap kelengkapan dan sahnya surat kendaraan (STNK) dan pengemudi (SIM), serta kelengkapan kendaraan, memang sangat diperlukan, karena menjadi bagian dari ketertiban berkendara di jalan raya.

Tidak Perlu Hari Bersepeda Nasional

KOMPAS (Jateng) – 5 Agustus 2010

Usulan adanya Hari Bersepeda Nasional di Rubrik ini, mungkin bagus jika dipandang dari sudut pandang tertentu saja. Pedagang sepeda dan accesories-nya, juga pabrik sepeda, hampir pasti menyetujui usulan ini. Tetapi bagaimana masyarakat yang akan “terpaksa” harus bersepeda di hari bersepeda nasional tersebut?

Gaji ke-13 dan UMR PRT tidak perlu diatur

KOMPAS  (Jateng) -  8 Juli 2010

Membaca tulisan (usulan) di Surat Pembaca Kompas Jateng, tanggal 6 Juli 2010 berjudul “Gaji ke-13 untuk PRT”, dengan dasar pemikiran ada gaji ke-13 untuk PNS, TNI, POLRI dan pensiunan, bagi saya tidak cukup beralasan.

PRT dipekerjakan oleh rumah tangga yang bukan hanya PNS, TNI, POLRI dan pensiunan,lebih lagi PRT bukan dipekerjakan oleh negara. Jika PRT dipekerjakan oleh rumah tangga PNS, TNI, POLRI maupun pensiunan, pemberian gaji ke-13 untuk PRT-nya, jelas bukan masalah, karena tinggal menyisihkan sebagian dari gaji ke-13 yang diterimanya dari negara, itu namanya bagi-bagi rejeki. Bagaimana jika yang mempekerjakan PRT itu adalah pegawai swasta atau para wiraswastawan/wati yang tidak menerima pendapatan ke-13?

Tabung Elpiji Tanpa Karet Pelindung

KOMPAS, Minggu, 21 Februari 2010

Beberapa kali saya menjumpai tabung elpiji (12 kilogram dan 3 kilogram) yang ketika regulator dipasang terdapat kebocoran gas. Setelah diamati, penyebab utama adalah karet penyekat/pelindung yang jelek, dan kadang karena regulator yang konstruksinya kurang bagus, tidak dapat menekan karet dimaksud dengan baik. 

STREET SHOT DOWNLOAD?

Tabloid OTOMOTIF edisi 41:XIX
11-17 Februari 2010

Foto pada STREET SHOT Otomotif edisi 40:XIX, 04-10 Februari 2010, yaitu foto seorang polisi yang mengendarai “becak bermotor”, yang diambil di Kaliurang, Yogyakarta, sudah lama beredar di internet, ada di berbagai website. Tidak menjadi masalah, seandainya pengirim foto itu memang pemilik aslinya, namun tentu akan menjadi pertanyaan, khususnya tentang kebijakan redaksi, jika ternyata foto itu hanya hasil download dari internet.

KOMENTAR UU LALULINTAS BARU

Tabloid OTOMOTIFedisi 25:XIX 26 Oktober 2009

UU no 22. tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sudah disahkan dan berlaku sejak 22 Juni 2009. Kewajiban menyalakan lampu sepeda motor di siang hari adalah salah satu yang diatur dalam UU tersebut (pasal ). Sosialisasi “light on” memang sudah dilakukan jauh sebelum UU tersebut di sahkan, sehingga sebagian masyarakat sudah sadar akan hal itu. Namun bagi yang belum ‘sadar’, perlu disadarkan bahwa tidak menyalakan lampu bisa berakibat kurungan atau denda. Pasal 93 ayat 2 menyatakan

Pelajaran Etika dan Moral

Kompas, 18 Agustus 2009

Pelajaran Etika dan Moral

Membaca surat di Kompas (6/8), ”Joki PTN dan Faktor Ekonomi”, saya menangkap keprihatinan penulisnya terhadap mahasiswa ITB yang, karena terlibat dalam perjokian ujian masuk perguruan tinggi negeri, tidak boleh meneruskan studi dan dikeluarkan dari kampusnya. Penulis itu dapat memaklumi perjokian melalui pernyataan ”padahal, dasar masalahnya adalah faktor ekonomi”.

Setuju: Hapus Agama dari KTP

Kompas (Jateng), 15 Oktober 2008

Tulisan Nugroho Angkasa di Surat Pembaca tanggal 9 Oktober 2008, patut diberi apresiasi, atau paling tidak mulai dipertimbangkan dengan lebih serius. Saya kira penghapusan kolom agama dalam KTP sudah diwacanakan beberapa tahun yang lalu, namun hingga kini belum ada tanggapan yang berarti dari pihak pemerintah.

Perlu diketahui bahwa sekarang, penganut aliran kepercayaan sudah diakui keberadaannya, bahkan boleh menyelenggarakan peresmian pernikahan, menurut tatacaranya sendiri. Artinya, orang boleh tidak menganut salah satu dari agama-agama besar, karena sudah memilih agamanya sendiri. Bahkan sebagai hak, seseorang mestinya juga boleh tidak beragama.

Rekomendasi MUI Kota Salatiga dalam bursa cawawali

Kompas (Jateng), 8 Oktober 2008
(berikut ini tulisan ‘asli’ yang saya kirimkan ke Kompas, jika yang dimuat di koran ada perbedaan, itu karena diedit oleh Redaksi)

Membaca berita tentang terbitnya Surat Rekomendasi dari MUI Kota Salatiga, yang berisi dukungan terhadap salah seorang dari sekian banyak calon wakil walikota Salatiga, terbersit tanda tanya, “Apakah MUI sebagai lembaga keagamaan memang punya ‘wewenang’ untuk itu?”
Sebagai warga Salatiga, saya tidak mempermasalahkan siapapun yang akan menjadi wakil walikota Salatiga, tetapi bukankah perlu dipahami bersama bahwa pilihan ada ditangan Walikota atas persetujuan DPRD, sesuai dengan mekanisme yang ada.

Saya hanya tidak bisa membayangkan bagaimana seandainya MUI Pusat (Jakarta) suatu saat nanti memberi rekomendasi untuk salah seorang calon presiden atau wakil presiden Indonesia.

Petrus Wijayanto
Jl. Seruni no. 5 Salatiga.

Dukung niat baik dari PDI-P Kota Salatiga

Kompas (Jateng), 16 September 2008
(berikut ini tulisan ‘asli’ yang saya kirimkan ke Kompas, jika yang dimuat di koran ada perbedaan, itu karena diedit oleh Redaksi)

Dukung niat baik dari PDI-P Kota Salatiga

Tantangan PDI-P Kota Salatiga kepada anggota dan pimpinan DPRD untuk membuat komitmen bersama memboikot calon wawali Kota Salatiga yang “nakal”, (Kompas Jateng, 13 September 2008) patut diacungi jempol. Perlu didukung oleh segenap masyarakat jika memang DPRD akan menjaring calon wawali dari masyarakat tanpa melihat kemampuan calon wawali tersebut untuk menyediakan uang “upeti” kepada beberapa pihak yang berkepentingan.