Kompas (Jateng), 15 Oktober 2008
Tulisan Nugroho Angkasa di Surat Pembaca tanggal 9 Oktober 2008, patut diberi apresiasi, atau paling tidak mulai dipertimbangkan dengan lebih serius. Saya kira penghapusan kolom agama dalam KTP sudah diwacanakan beberapa tahun yang lalu, namun hingga kini belum ada tanggapan yang berarti dari pihak pemerintah.
Perlu diketahui bahwa sekarang, penganut aliran kepercayaan sudah diakui keberadaannya, bahkan boleh menyelenggarakan peresmian pernikahan, menurut tatacaranya sendiri. Artinya, orang boleh tidak menganut salah satu dari agama-agama besar, karena sudah memilih agamanya sendiri. Bahkan sebagai hak, seseorang mestinya juga boleh tidak beragama.
(more…)
Kompas (Jateng), 8 Oktober 2008
(berikut ini tulisan ‘asli’ yang saya kirimkan ke Kompas, jika yang dimuat di koran ada perbedaan, itu karena diedit oleh Redaksi)
Membaca berita tentang terbitnya Surat Rekomendasi dari MUI Kota Salatiga, yang berisi dukungan terhadap salah seorang dari sekian banyak calon wakil walikota Salatiga, terbersit tanda tanya, “Apakah MUI sebagai lembaga keagamaan memang punya ‘wewenang’ untuk itu?”
Sebagai warga Salatiga, saya tidak mempermasalahkan siapapun yang akan menjadi wakil walikota Salatiga, tetapi bukankah perlu dipahami bersama bahwa pilihan ada ditangan Walikota atas persetujuan DPRD, sesuai dengan mekanisme yang ada.
Saya hanya tidak bisa membayangkan bagaimana seandainya MUI Pusat (Jakarta) suatu saat nanti memberi rekomendasi untuk salah seorang calon presiden atau wakil presiden Indonesia.
Petrus Wijayanto (Ketua Partai Pemuda Indonesia, DPC Kota Salatiga)
Jl. Seruni no. 5 Salatiga.
