Kompas Jateng, 27 Desember 2010

Saya sangat mendukung dengan upaya polisi lalu lintas untuk menertibkan para pengguna jalan raya dengan menjaga ruas-ruas jalan dimana sering terjadi pelanggaran lalu lintas, maupun dengan menggelar “operasi” secara periodik atau temporer. Pemeriksaan terhadap kelengkapan dan sahnya surat kendaraan (STNK) dan pengemudi (SIM), serta kelengkapan kendaraan, memang sangat diperlukan, karena menjadi bagian dari ketertiban berkendara di jalan raya.

Satu hal yang perlu mendapat tambahan perhatian, adalah soal lampu kendaraan. Sudah ada aturan bahwa kendaraan roda dua, harus menyalakan lampu depan siang-malam, jika berjalan di jalan raya. Demikian juga sudah ada aturan bahwa lampu belakang (dan lampu rem) harus berwarna merah, dan lampu belok, harus berwarna kuning. Beberapa sepeda motor di jalan raya, tidak menyalakan lampu di siang hari, juga ada banyak yang mengganti lampu rem menjadi putih dan lampu belok menjadi putih/merah.

Lampu depan dan/atau belakang yang tidak menyala, dan lampu dengan warna yang tidak semestinya itu bisa sangat mengganggu dan membahayakan. Ini bisa memicu atau menjadi penyebab kecelakaan.

Hal ini bisa dicegah dengan sedikit upaya dari polisi lalulintas menggelar operasi kendaraan di malam hari. Denda ditempat dengan sejumlah uang yang lebih besar daripada harga lampu, itu akan membuat jera. Apalagi kalau polisi secara rutin menggelar operasi di malam hari.

Terima kasih.
Petrus Wijayanto
Jl. Seruni no. 5 Salatiga.

Usulan adanya Hari Bersepeda Nasional di Rubrik ini, mungkin bagus jika dipandang dari sudut pandang tertentu saja. Pedagang sepeda dan accesories-nya, juga pabrik sepeda, hampir pasti menyetujui usulan ini. Tetapi bagaimana masyarakat yang akan “terpaksa” harus bersepeda di hari bersepeda nasional tersebut?

Kita jangan hanya memandang “kota kita” atau “daerah kita” sendiri. Indonesia begitu luas, dan ada wilayah-wilayah yang tidak cocok sama sekali menggunakan sepeda sebagai moda transportasi. Wilayah-wilayah di lereng gunung, jelas tidak cocok untuk bersepeda harian. Apakah wilayah-wilayah itu harus dikecualikan dari kata “nasional”?

Saya penggemar sepeda, dan selain untuk olahraga kalau hari Sabtu/Minggu, kadang saya juga berangkat ke tempat kerja menggunakan sepeda. Namun saya sendiri yang memutuskan, apakah akan jalan kaki, bersepeda, bersepedamotor atau bermobil. Kebutuhan bersepeda, tidak harus menggantikan sama sekali kebutuhan bersepedamotor atau bermobil, karena memang memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing.

Perlu dicatat, bahwa bersepeda, pada sebagian kalangan hanya menjadi ajang gengsi dengan berlomba memiliki sepeda berharga mahal, walau minim pemakaian. Hari bersepeda, hanya akan menjangkitkan virus gengsi ini, karena beberapa orang akan “terpaksa” membeli sepeda untuk memenuhi kewajiban bersepeda pada hari tertentu.

Akan lebih demokratis jika masyarakat dipersilakan memilih apakah mau bersepeda atau tidak, dan untuk mengakomodasi atau memancing minat masyarakat untuk bersepeda (khususnya ke tempat kerja – bukan hanya pada kegiatan-kegiatan sepeda santai dalam rangka kegiatan tertentu), berikan insentif untuk para pesepeda.Misalnya dibuat aturan bahwa kantor/perusahaan harus menyediakan tempat parkir untuk sepeda, dengan jumlah yang memadai, misalnya minimal 10% dari jumlah pegawai kantor tersebut.

Buat Perda yang mengatur parkir sepeda gratis. Beri jalur sepeda di jalan raya. Insentif-insentif seperti itu mungkin dapat menumbuhkan minat bersepeda yang sebenarnya, bukan ilusi “ramah lingkungan” yang hanya tampak pada kegiatan ‘sepeda sehat/santai”, dimana para pesertanya juga bermobil/truck untuk mengangkut sepeda.

Petrus Wijayanto
Jl. Seruni no. 5 Salatiga

Membaca tulisan (usulan) di Surat Pembaca Kompas Jateng, tanggal 6 Juli 2010 berjudul “Gaji ke-13 untuk PRT”, dengan dasar pemikiran ada gaji ke-13 untuk PNS, TNI, POLRI dan pensiunan, bagi saya tidak cukup beralasan.

PRT dipekerjakan oleh rumah tangga yang bukan hanya PNS, TNI, POLRI dan pensiunan,lebih lagi PRT bukan dipekerjakan oleh negara. Jika PRT dipekerjakan oleh rumah tangga PNS, TNI, POLRI maupun pensiunan, pemberian gaji ke-13 untuk PRT-nya, jelas bukan masalah, karena tinggal menyisihkan sebagian dari gaji ke-13 yang diterimanya dari negara, itu namanya bagi-bagi rejeki. Bagaimana jika yang mempekerjakan PRT itu adalah pegawai swasta atau para wiraswastawan/wati yang tidak menerima pendapatan ke-13?

Tentang UMR bagi PRT, itu juga mimpi. Sebagian besar PRT bekerja pada rumah tangga-rumah tangga, tidak dengan kontrak tertulis, dimana diatur “job description”-nya. Sebagian besar PRT tinggal bersama-sama dengan keluarga yang mempekerjakannya, makan bersama, bahkan kadang menikmati liburan yang sama dengan majikannya. Beberapa majikan memberi fasilitas yang berlebih, misalnya membantu anak PRT-nya sekolah, dan sebagainya. Apakah itu semua akan dihitung dengan uang?

Tidak semua PRT berpengalaman bekerja sebagai PRT, sehingga majikan harus banyak mengajari dan sering harus”menahan diri” untuk tidak marah karena pekerjaan PRT yang tidak beres, walaupun banyak juga PRT yang “profesional”, mampu mengerjakan segala pekerjaan rumah tanpa perlu diperintah. Sehingga hubungan majikan-PRT biasanya amat unik di masing-masing rumah tangga. Apakah akan diseragamkan dengan misalnya mengatur upahnya? Sebuah pemikiran yang tidak perlu, biarkan “pasar” mengatur mekanismenya sendiri.

Petrus Wijayanto
Jl. Seruni no. 5 Salatiga 50714

KOMPAS

Beberapa kali saya menjumpai tabung elpiji (12 kilogram dan 3 kilogram) yang ketika regulator dipasang terdapat kebocoran gas. Setelah diamati, penyebab utama adalah karet penyekat/pelindung yang jelek, dan kadang karena regulator yang konstruksinya kurang bagus, tidak dapat menekan karet dimaksud dengan baik. 

Untuk masalah regulator, yang bisa dilakukan adalah membeli yang baik. Harga yang mahal tidak selalu menjamin, tetapi harga yang murah jelas lebih meragukan. Untuk masalah karet penyekat (ring/seal), solusi praktisnya konsumen mengganti sendiri dengan karet yang bagus jika memiliki cadangan karet penyekat. Jika tidak ada karet pengganti, dari pengalaman saya, karet jelek itu bisa ditambah dengan lilitan seal tape.

Jika karet penyekat menjadi tanggung jawab agen, atau stasiun pengisian bulk elpiji (SPBE), apa wajar jika konsumen mengembalikan tabung kosong tanpa karet penyekat? Artinya, setelah tabung gas kosong, konsumen dianjurkan untuk melepas/mencungkil karet penyekat sehingga ada keuntungan bagi kedua belah pihak.

Konsumen akan memiliki cadangan karet penyekat (bekas), dan oleh agen atau SPBE, tabung-tabung gas akan dipasangi lagi dengan karet penyekat baru, dengan harapan karet yang baru dipasang itu berkualitas baik.

Semua pihak akan diuntungkan. Sebab, berita tentang tabung elpiji meledak, akibat gas yang bocor, masih sering terdengar. Kebocoran gas bisa terjadi karena selang/pipa yang kurang baik, atau kebocoran di ”mulut” tabung, akibat regulator yang kurang baik, atau karet penyekat yang jelek.

PETRUS WIJAYANTO  – Jalan Seruni Nomor 5, Salatiga, Jawa Tengah

nb. aslinya saya beri judul: “Kembalikan tabung gas tanpa karet penyekat?”

Foto pada STREET SHOT Otomotif edisi 40:XIX, 04-10 Februari 2010, yaitu foto seorang polisi yang mengendarai “becak bermotor”, yang diambil di Kaliurang, Yogyakarta, sudah lama beredar di internet, ada di berbagai website. Tidak menjadi masalah, seandainya pengirim foto itu memang pemilik aslinya, namun tentu akan menjadi pertanyaan, khususnya tentang kebijakan redaksi, jika ternyata foto itu hanya hasil download dari internet.

Mohon redaksi dapat memberikan keterangan lebih lanjut, supaya tidak menimbulkan pertanyaan, khususnya bagi yang sudah berkali-kali melihat foto seperti itu di internet.

Petrus Wijayanto
Jl. Seruni – Salatiga

UU no 22. tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sudah disahkan dan berlaku sejak 22 Juni 2009. Kewajiban menyalakan lampu sepeda motor di siang hari adalah salah satu yang diatur dalam UU tersebut (pasal ). Sosialisasi “light on” memang sudah dilakukan jauh sebelum UU tersebut di sahkan, sehingga sebagian masyarakat sudah sadar akan hal itu. Namun bagi yang belum ‘sadar’, perlu disadarkan bahwa tidak menyalakan lampu bisa berakibat kurungan atau denda. Pasal 93 ayat 2 menyatakan “Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor di Jalan tanpa menyalakan lampu utama pada siang hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 15 (lima belas hari) atau denda paling banyak Rp100.000 (seratus ribu rupiah)”.

Light-on, memang sangat baik agar sepeda motor di jalan lebih mudah terlihat oleh sesama pengguna jalan. Mungkin lebih baik hal ‘light-on’ ini perlu direspons oleh produsen motor dengan membuat lampu depan yang secara otomaris akan menyala jika sepeda motor sudah dalam keadaan jalan/siap jalan, misalnya saat gigi persneling tidak netral (dengan tidak dibarengi nyalanya lampu belakang), tentu juga tetap perlu dilengkapi saklar untuk mematikan dan menghidupkan secara ‘manual’. Hal ini akan mencegah terjadinya ‘pelanggaran undang-undang’ karena (mungkin) kelalaian.

UU baru ini mewajibkan kendaraan beroda empat atau lebih untuk memiliki ban cadangan. Pasal 278 berbunyi “Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor beroda empat atau lebih di Jalan yang tidak dilengkapi dengan perlengkapan berupa ban cadangan, segitiga pengaman, dongkrak, pembuka roda, dan peralatan pertolongan pertama pada kecelakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)”.

Pembuat UU ini nampaknya tidak mengikuti perkembangan teknologi ban yang sudah semakin maju, sehingga mobil tidak harus memiliki ban cadangan. Apakah perlu diamandemen?

Petrus Wijayanto
Jl. Seruni – Salatiga

Pelajaran Etika dan Moral

Membaca surat di Kompas (6/8), ”Joki PTN dan Faktor Ekonomi”, saya menangkap keprihatinan penulisnya terhadap mahasiswa ITB yang, karena terlibat dalam perjokian ujian masuk perguruan tinggi negeri, tidak boleh meneruskan studi dan dikeluarkan dari kampusnya. Penulis itu dapat memaklumi perjokian melalui pernyataan ”padahal, dasar masalahnya adalah faktor ekonomi”.

Menurut saya, alasan apa pun yang dikemukakan tidak dapat membenarkan tindakan perjokian. Sanksi yang dikeluarkan kampus ITB adalah wajar untuk seorang mahasiswa yang nekat berbuat tak etis. Indonesia memang butuh orang pandai, sebagaimana halnya negara lain, tetapi bukan dari jenis orang yang terang-terangan melacurkan diri lewat perjokian.

Di negeri lain, pelajaran utama bagi anak-anak bukan matematika, ilmu alam, ilmu sosial, atau agama, tetapi etika dan moral. Manusia bisa bertobat dan berubah. Maka, biarlah mahasiswa tadi menjalani sanksi dan setahun kemudian diberi kesempatan mengikuti ujian masuk perguruan tinggi negeri. Jangan didaftarhitamkan selamanya. Itu tidak baik.

Pendidikan moral (Pancasila) perlu diajarkan lebih intensif kepada murid-murid sekolah dan mahasiswa perguruan tinggi.
Petrus Wijayanto Jalan Seruni, Sidorejo, Salatiga, Jawa Tengah

Tulisan Nugroho Angkasa di Surat Pembaca tanggal 9 Oktober 2008, patut diberi apresiasi, atau paling tidak mulai dipertimbangkan dengan lebih serius. Saya kira penghapusan kolom agama dalam KTP sudah diwacanakan beberapa tahun yang lalu, namun hingga kini belum ada tanggapan yang berarti dari pihak pemerintah.

Perlu diketahui bahwa sekarang, penganut aliran kepercayaan sudah diakui keberadaannya, bahkan boleh menyelenggarakan peresmian pernikahan, menurut tatacaranya sendiri. Artinya, orang boleh tidak menganut salah satu dari agama-agama besar, karena sudah memilih agamanya sendiri. Bahkan sebagai hak, seseorang mestinya juga boleh tidak beragama.

Religiositas seseorang tidak ditunjukkan oleh KTP-nya, melainkan oleh sikap dan perilaku yang mencerminkan adanya pengaruh/kekuatan “roh Tuhan”. Ketika Tuhan dipahami sebagai sosok/sesuatu yang “baik”, “kudus”, “kasih” dan semua hal yang baik-baik, maka mengherankan ketika mengaku dan tertulis jelas menganut agama tertentu, namun kejahatan (ketidakbaikan) mewarnai kehidupan seseorang. Agama menjadi topeng belaka.

Terlebih, ketika orang lain menjadi obyek kekerasan dan kejahatan, karena beda agama, maka agama justru menjadi pembenar bagi ketiadaan perikemanusiaan. Bukankah lebih baik berlomba menjadi manusia yang berperikemanusiaan, daripada hanya terang-terangan menunjukkan beragama tertentu.. Hapus saja kolom agama dari KTP, sebab tanpa tercantum agama tertentu, itu tidak berarti bahwa seseorang tidak beragama, tidak berarti bahwa seseorang tidak ber-Tuhan.

Petrus Wijayanto
Jl. Seruni no. 5 Salatiga.

Membaca berita tentang terbitnya Surat Rekomendasi dari MUI Kota Salatiga, yang berisi dukungan terhadap salah seorang dari sekian banyak calon wakil walikota Salatiga, terbersit tanda tanya, “Apakah MUI sebagai lembaga keagamaan memang punya ‘wewenang’ untuk itu?”
Sebagai warga Salatiga, saya tidak mempermasalahkan siapapun yang akan menjadi wakil walikota Salatiga, tetapi bukankah perlu dipahami bersama bahwa pilihan ada ditangan Walikota atas persetujuan DPRD, sesuai dengan mekanisme yang ada.

Saya hanya tidak bisa membayangkan bagaimana seandainya MUI Pusat (Jakarta) suatu saat nanti memberi rekomendasi untuk salah seorang calon presiden atau wakil presiden Indonesia.

Petrus Wijayanto
Jl. Seruni no. 5 Salatiga.

Dukung niat baik dari PDI-P Kota Salatiga

Tantangan PDI-P Kota Salatiga kepada anggota dan pimpinan DPRD untuk membuat komitmen bersama memboikot calon wawali Kota Salatiga yang “nakal”, (Kompas Jateng, 13 September 2008) patut diacungi jempol. Perlu didukung oleh segenap masyarakat jika memang DPRD akan menjaring calon wawali dari masyarakat tanpa melihat kemampuan calon wawali tersebut untuk menyediakan uang “upeti” kepada beberapa pihak yang berkepentingan.

Namun, apakah benar yang nakal adalah calon wawalinya? Karena desas-desus yang terdengar di masyarakat, ada “kewajiban” bagi cawawali untuk menyediakan sejumlah dana yang jumlahnya tidak sedikit untuk diberikan kepada pihak-pihak tertentu agar direstui oleh DPRD. Ini memang sulit dibuktikan, namun desas-desus ini bukan sesuatu yang baru, sudah lama terdengar di masyarakat.

Bukankah memang sudah seharusnya DPRD memproses calon wawali bukan karena uang, melainkan karena kapabilitas calon, sehingga jika hal ini terjadi, ini bukan sebuah prestasi yang perlu dicatat dengan tinta emas memang sejarah sudah seharusnya begitu. Sama halnya para pemenang tender proyek-proyek pemerintah, sudah seharusnya bukan karena kemampuannya memberikan upeti kepada pihak-pihak tertentu, melainkan karena kontraktor yang bersangkutan memang menjanjikan yang terbaik bagi proyek yang akan dikerjakannya.

Kami masyarakat sedang menunggu, bagaimana DPRD di Kota Salatiga akan memproses calon wakil walikota. “Tanpa uang”, jangan hanya wacana, namun buktikan dengan tindakan nyata, bahwa calon wawali yang terpilih, tidak memiliki kewajiban memberikan sejumlah uang “upeti” atau “ucapan terimakasih” kepada anggota DPRD yang memang dipilih rakyat dan digaji untuk melaksanakan tugas-tugas semacam itu. Jangan sampai “tantangan” itu hanya menjadi salah satu cara untuk menarik dukungan masyarakat menjelang Pemilu 2009. Terima kasih.

Petrus Wijayanto – Jl. Seruni no. 5 Salatiga